Pangandaran – Jum’at, 16 Juli 2021.

Dalam keadaan pandemi Covid-19, DPRD Pangandaran kembali melaksanakan Agenda Rapat Paripurna terkait Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Raperda P2APBD Tahun 2020. (13.00 WIB )

Karena masih keadaan PPKM Darurat, maka kegiatan Rapat Paripurna dilaksanakan secara daring.

Karena Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M masih sakit  maka kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil 1 dan Wakil 2 DPRD Kabupaten Pangandaran. Yang lainnya mengikuti secara dari di kegiaman masing-masing.

Setelah dibahas, dalam Laporan nya yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran bahwa selama tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah mencetak prestasi-prestasi dan mendapatkan banyak penghargaan  antara lain :

1. Peringkat Terbaik Ii Kategori Dokumen Perencanaan Kabupaten Terbaik Dari Gubernur Jawa Barat;
2. Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Skor 3,3578 Dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Tahun 2018 (25 April 2020);
3. Penghargaan Swasti Saba Padapa Dari Gubernur Jawa Barat;
4. Juara 1 Lumbung Pangan Masyarakat (Lpm) Dalam Kegiatan Pangan Masyarakat (Hps) Dari Gubernur Jawa Barat;
5. Pemimpin Visioner Pembawa Perubahan Untuk Indonesia Maju “Indonesian The Best Innovative Figures Awards 2020” Kategori “The Best Innovative Government Figures” Yang Diberikan Kepada Bapak H. Jeje Wiradinata;
6. Anugerah Pesona Pariwisata Daerah “Indonesian The Most Potential Destination Awards 2020” Kategori “The Best Potential Destination On Nature”;
7. Penghargaan Innovative Government Award (Iga) 2020 Dari Kementerian Dalam Negeri Dengan Predikat Kabupaten Sangat Inovatif;
8. Dan Banyak Lagi Prestasi-Prestasi Yang Lainnya Yang Diraih Oleh Kabupaten Pangandaran

Adapun mekanisme pembahasan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tinjauan pustaka dan pendalaman materi serta penyusunan inventaris masalah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019;
2. Rapat Kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah.
3. Rapat Kerja dengan SKPD.
4. Penyusunan rancangan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD.
5. Rapat konsultasi dengan Pimpinan fraksi-fraksi.

setelahnya Badan Anggaran Menyampaikan Hasil Laporannya maka kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.