DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ditengah dinamika dan menangani pandemi Covid-19.

"Sejumlah kegiatan yang benar-benar harus berjalan pada tahun ini, diarahkan untuk mewujudkan kondisi ketahanan kesehatan, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran." ungkapnya.

Dikatakannya, "ditengah menurunnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah akibat kebijakan refocussing dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada melemahnya PAD, sedangkan kebutuhan belanja wajib dan prioritas yang harus kita penuhi jumlahnya tidak sedikit. Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah tentu ada pemilihan kembali kegiatan-kegiatan yang harus tetap berjalan, dikurangi, atau bahkan kita tunda. Optimalisasi pencapaian tujuan Pemerintahan harus terus tetap berjalan ditengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Demikian disampaikan oleh Bapak Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran.

Semenetara itu Ke-6 (enam) Fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran melalui Pemandangan Umumnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 untuk dibahas lebih lanjut oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran.

Adapun Pemandangan Umum Fraksi PDIP disampaikan oleh Sdr. Sri Rahayu, S.Sos., Pemandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan oleh Sdr. Wiwi Widaningsih, mewakili menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKB oleh Sdr. Haer, S.Pd.I., Pemandangan Umum Fraksi PAN oleh Sdri. Nia Sumiasari, S.Pd., mewakili penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Persatuan oleh Sdr. Wowo Kustiwa, dan Pemandangan Umum Fraksi Kerja disampaikan oleh Sdri. Dyah Retu Badraeni, S.Sos.