JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
Menampilkan 6 - 10 dari 27 data
Dalam mendukung instansi terkait untuk merangsang masyarakat dalam menjalanan Koperasi dan UMKM, maka pemerintah Kab. Pangandaran merumuskan aturan-aturan terkait pengembangan Koperasi dan UMKM yang tertuang dalam peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran.
Kategori : Naskah Akademik
Proses : Berlaku
Naskah Akademik tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat Pusat Belanja dan Toko Swalayan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap permasalahan pasar rakyat di Kabupaten Pangandaran yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Kategori : Naskah Akademik
Proses : Berlaku
Diperlukan adanya perlindungan dan pemberdayaan petai di Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Darah. Penyusunan naskah akademik Raperda ini diperlukan untuk menentukan asas-asas apa saja yang dijadikan dasar dalam pembentukan suatu kebijakan, untuk mengkaji perkembangan teori, permasalahan dalam pengelolaan serta bagaimana solusinya.
Kategori : Naskah Akademik
Proses : Berlaku
Dalam rangka menyusun kebijakan tentang desa di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan penyusunan kajian dalam bentuk Naskah Akademik agar kebijakan yang dihasilkan nanti benar-benar menjadi peraturan atau kebijakan yang dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Pangandaran.
Kategori : Naskah Akademik
Proses : Berlaku
Diperlukan sebuah tindakan nyata yang kemudian akan menjadi landasan tumpu gerakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Tindakan nyata tersebut adalah adanya payung hukum bagi regulasi kebijakan pelestarian dan pengembangan kesenian di Kabupaten Pagnandaran.
Kategori : Naskah Akademik
Proses : Berlaku