JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Detail Dokumen

Otonomi daerah dan desentralisasi

Jenis Monografi Buku Hukum
Judul Buku Hukum Tahun 2015 tentang Otonomi daerah dan desentralisasi
Tahun Terbit 2015
Edisi 1
Nomor Panggil -
Nomor Induk Buku 05.17.01.04.11
Tempat Terbit Bandung
Penerbit CV.Pustaka Setia
Deskripsi Fisik Dinegara kesatuan seperti NKRI, daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti ditingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahaan tertentu (Desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial). Dalam rangka desentralisasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otorita (Batam, Jatiluhur, dan sebagainya.). Ada[um dalam rangka desentralisasi teritorial pemerintah pusat memberikan otonomi daerah terhadap daerah.
Bidang Hukum -
ISBN 978-979-076-532-0
Eksemplar 604 HLM
Bahasa Indonesia
Lokasi Galeri Perpustakaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran
T.E.U Badan / Pengarang Dr. H. Rosidin, Utang, S.H.,M.Hum.
Subjek Pemerintahan
Lampiran
Gambar Sampul
file tidak dapat didownload! Harap datang ke Galeri Perpustakaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran
Chat ke WhatsApp