Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2016

DENGAN bingkai perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia, mulai dari zaman pendudukan Belanda, penjajahan Jepang, masa awal kemerdekaan, masa pembangunan Indonesia, hingga saat ini, Mochtar menceritakan lima episode perjuangan hidupnya. Tiap babak perkembangan ekonomi memiliki tantangan sekaligus peluang, yang dengan jeli ditangkap dan diperjuangkan sehingga terwujud dalam pertumbuhan Lippo Group. Di dalamnya, Mochtar juga menceritakan perjuangannya memulai sebuah usaha dari nol. Ketekunannya memperjuangkan mimpi membuatnya menjadi seorang living legend di dunia perbankan yang diakui di tingkat dunia. Di masa keemasannya menjadi bankir, ia berani berpindah bidang usaha, memperbe- sar usaha dengan gigih sampai mancanegara. Dan yang paling penting, dalam proses mengembangkan usaha, ia tak lupa melestarikan usaha hingga generasi berikutnya.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Jangan kita mengulangi kesalahan. Kita dirampok berkali-kali akibat kebijakan yang kita ambil. Sering kita menganggap korupsi penyakit terbesar dalam suatu negara. Padahal sebenarnya yang terbesar dan menjatuhkan banyak negara adalah akibat salah mengambil kebijakan moneter. Korupsi memang sangat berbahaya, tetapi lebih berbahaya lagi apabila ada kebijakan ekonomi yang keliru, khususnya moneter. Saya terkejut, bunga untuk rakyat 22 persen di bank pemerintah. Di lain pihak, korporasi 11-12 persen. Ada yang 10 persen. Jadi usaha kecil yang mensubsidi korporasi. Bayangkan? Pantas usaha kecil menengah (UKM) tidak pernah maju. Pantas gini ratio makin naik karena kita memang membuat kebijakan yang menyebabkan ketidakseimbangan. Itu yang terjadi. Jangan keliru sekarang. Tahun 2016 kita turunkan menjadi 9 persen untuk usaha kecil, berapa pun ongkosnya.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Diperlukan sebuah tindakan nyata yang kemudian akan menjadi landasan tumpu gerakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Tindakan nyata tersebut adalah adanya payung hukum bagi regulasi kebijakan pelestarian dan pengembangan kesenian di Kabupaten Pagnandaran.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Dalam Rangka pelaksanakan kewenangan desa, pemerintah dengan masyarakat desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk membangun desa dan menyejahterakan masyarakat desa.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Kabupaten Pangandaran sebagai tempat destinasi wisata berpengaruh terhadap peningkatan volume sampah, sehingga sangat perlu dilaksanakan pengaturan dan pengelolaan sampah dengan baik dan terpadu dengan digawangi oleh pemerintah sebagai fungsi pengaturan, fungsi kontrol dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku