JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
Detail Dokumen
Politik hukum di indonesia
| Jenis Monografi | Buku Hukum |
|---|---|
| Judul | Buku Hukum Tahun 2015 tentang Politik hukum di indonesia |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Edisi | 7 |
| Nomor Panggil | 0667 MM p |
| Nomor Induk Buku | 05.17.01.04.11 |
| Tempat Terbit | Jln. Raya Leuwinanggung, No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956 |
| Penerbit | PT. RajaGrafindo Persada |
| Deskripsi Fisik | Buku ini tergolong langka di indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih di dominasi oleh metode normatif-dedukatif. metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya, yang jauh lebih kompleks dari pada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode inter Disifliner, Transdisifliners, seperti yang dilakukan di buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Prof. Dr. H. Satjipto Rahardjo Selain memaparkan hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (didaerah), dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karna itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan tulisan yang menggunakan pendekatan normatips semata. Prof.Dr. H. R. Sri Soemantri M Moh. Mahfud MD adalah guru besar hukum tata negara (dengan fokus perhatian pada bidang politik hukum) yang saat ini menjabat juga sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Perjalanan karirnya di mulai daro krtjaan sebagai dosen ( pegawai negeri sipil) di Fakultasi Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Puncak Jabatan Fungsional-Akademik sebagai guru besar (Profesor) di raihnya pada tahun 1999, hanya dalam waktu 12 tahun setelah bekerja sebagai dosen dan pegawai negeri sipil. Dilahirkan di Madura pada tanggal 13 Mei 1957 Moh. Mahfud MD telah menulis belasan buku dan ratusan makalah sera artikel dalam bidang hukum ketatanegaraan dan sampai sekarang terus aktif mengajar pada program pasca sarjana (S2 dan S3) di berbagai keguruan tinggi baiki negeri maupun swasta. Moh. Mahfud MD pernah menjadi menteri pertahanan serta menteri kehakiman dan HAM pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) untuk kemudian menjadi anggota DPR-RI (2004-2008). Dengan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD tercatat sebagai tokoh yang pernah menduduki jabatan di 3 poros kekuasaan negara ( Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) sebagaimana diajarkan oleh Montesqueu dalam teori tias politika. sampai dengan tahun 2009, tampaknya, belum pernah ada tokoh Indonesia lainnya yang pernah menduduki semua poros kekuasaan tsb sekaligus yakni menteri (eksekutif), anggota DPR (Legislatif), dan hakim Konstitusi (Yudikatif). |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| ISBN | 978-979-769-263-6 |
| Eksemplar | 115 HLM |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Galeri Perpustakaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran |
| T.E.U Badan / Pengarang | Mahfud, Moh |
| Subjek | Politik, Pemerintahan dan Hukum |
| Lampiran | |
| Gambar Sampul |
|