JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
Detail Dokumen
Politik hukum pemilu
| Jenis Monografi | Buku Hukum |
|---|---|
| Judul | Buku Hukum Tahun 2015 tentang Politik hukum pemilu |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Edisi | 1 |
| Nomor Panggil | 0001-43 MM p |
| Nomor Induk Buku | 05.17.01.01.04 |
| Tempat Terbit | Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 |
| Penerbit | Konstitusi Press |
| Deskripsi Fisik | Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yangt harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Agar pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawantahan kedaulatan rakyat, UUD 1945 telah menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil. Para pemilih juga dapat menggunakan hak nya secara langsung, umum, bebas, dan rhasia. Asas-asas ini tentu saja harus mewujud dalam sistem dan penyelenggaraan pemilu yang diatur dengan undang-undang. Buku ini membahas mengenai pasang-surut praktik pemilihan umum di Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Didalamnya meliputi dinamika pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, serta pemilu kepala daerah. Hal yang tak kalah penting adalah peran Mahkamah Konstitusi, yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk memutus sengketa hasil pemilu. |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| ISBN | 978-602-18634-2-8 |
| Eksemplar | 250 HLM |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Galeri Perpustakaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran |
| T.E.U Badan / Pengarang | Mahfud MD, Moh |
| Subjek | Politik, Pemerintahan dan Hukum |
| Lampiran | |
| Gambar Sampul |
|