JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
Menampilkan 1 - 5 dari 15 data
Mahkamah Kehormatan DPR RI memandang persoalan penegakkan etika Lembaga perwakilan adalah persoalan bersama, anggota DPR maupun DPRD. Karena subjek maupun objek dari tugas dan fungsi MKD serta Badan Kehormatan (BK) adalah wakil rakyat itu sendiri, yang mungkin sesame partai politik, sesamama ideologi maupun sesame kepentingan. Boleh jadi, rangkaian “kesamaan” itulah yang terkadang membuat public tidak terlalu menitip harap pada hasil-hasil dalam proses penegakkan yang dilakukan oleh MKD maupun BK terhadap oknum-oknum anggota DPR atau DPRD Yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
Kategori : Buku Hukum
Proses : Berlaku
Kategori : Peraturan Daerah
Proses : Berlaku
Kategori : Peraturan Daerah
Proses : Berlaku