Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2023

Roman Tetralogs Buru mengambil latar Lebangunan dan cikal bakal nasion bernama Indonesia di awal abad ku 20 Dengan membacanya, waktu kita dibalikkan sedemikian rupa dan hidup di era membibimya pergerakan nasional mula-mula Kehadiran roman sejarah ini, bukan saja dimaksudkan untuk mengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik per- salinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengai su kesusasteraan yang sangat minim menggarap periode pelik ini Karena itu hadimya roman ini memberi bacaan alternatif kepada Ikita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisinya yang berbeda. Tetralogi ini dibagi dalam format empat buku. Dan roman keempat, Rumah Kaca, memperlihatkan usaha kolonial me- mukul semua kegiatan kaum pergerakan dalam sebuah operasi pengarsipan yang rapi Arsip adalah mata radar Hindis yang ditaruh di mana-mana untuk merekam apa pun yang digiatkan aktivis pergerakan itu. Pram dengan cordas mengistilahkan politik arsip itu sebagai kegiatan pe-rumahlaca-an Novel besar berbahasa Indonesia yang menguras energi pengarangnya untuk menampilkan embrio Indonesia dalam ragangan negeri kolonial. Sebuah karya pascakolonial paling bergengsi

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Buku ini membahas tentang berbagai teknik dan cara menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan, yaitu pihak eksekutif, legislatif (DPRD), masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai bagaimana cara memahami, menginterpretasikan, menilai kinerja, dan menggunakan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Buku ini terdiri atas tiga belas bab, yaitu: Bab 1 :Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bab 2 :Siklus, Sistem dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 3 :Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bab 4 : Persamaan Akuntansi, Basis Akuntansi, dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 5 : Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bab 6 Tahapan Analisis Laporan Keuangan Bab 7 :Analisis Aset Bab 8 : Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana Bab 9 :Analisis Pendapatan Bab 10: Analisis Belanja Bab 11 : Analisis Pembiayaan Bab 12: Analisis Laporan Arus Kas Bab 13: Analisis Kasus dan Pembahasan

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Pengelolaan keuangan daerah sejak reformasi digulirkan telah menjadi salah satu persoalan bangsa yang menjadi perhatian publik, termasuk dunia pendidikan. Persoalan pengelolaan keuangan daerah jelas terkait dengan APBD. Persoalan ini adalah terfokus pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dana atau keuangannya baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Banyak masalah yang dihadapi tentang kedua hal tersebut, seperti antara lain: manajemen pajak daerah, manajemen belanja daerah, dan manajemen kas di daerah. Selain itu, masalah tersebut tidak hanya terkait dengan suatu pemerintah daerah, tetapi juga terkait dengan pemerintah pusat seperti masalah dana perimbangan atau dana transfer ke daerah. Buku ini mencoba mengemukakan masalah-masalah tersebut dalam sebuah bunga rampai. Pihak yang berminat mendalami tentang pengelolaan keuangan daerah sangat dianjurkan untuk mengetahui masalah-masalah tersebut.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Pemahaman administrasi dalam arti yang luas adalah mencakup seluruh aktivitas organisasi, baik organisasi pemerintahan atau negara, organisasi swasta, dan maupun organisasi kemasyarakatan atau sosial. Oleh sebab itu rumusan yang kita dapat katakan adalah keseluruhan proses kerja sama manusia dalam organisasi tertentu untuk berusaha mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup warga organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Aktivitas manusia dalam organisasi, sebagai motor penggerak pelaksanaannya harus diperkuat oleh pengaturan dan keteraturan administrasi, karena untuk menghindarkan kelemahan dan kehancuran administrasi yang dapat dilakukan oleh manusia pula. Oleh sebab itu, manusia dalam administrasi harus dapat serta mampu menghindari kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan, maupun penyelewengan-penyelewengan dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien, efektif dan rasional dan memberikan manfaat yang tinggi dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas administrasi, salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota organisasi dimana menjadi tempat atau wadah penyelenggaraan kegiatan administrasi. Untuk lebih memahami perihal Kriminologi Administrasi dapat kita ikuti sajiannya dalam buku ini.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku