JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2023

Menampilkan 141 - 145 dari 217 data

Negara paripurna historisitas,rasionalitas,dan akualitas pancasila

"Sangatlah melegakan dan membanggakan bahwa dalam keterpurukan yang sedang dialami oleh bangsa kita, muncul seorang intelektual muda, Yudi Latif, yang mampu menjabarkan dan memperkaya Pancasila sampai pada akar-akar sejarahnya. Buku ini patut disebarluaskan dan dijadikan bacaan wajib bagi setiap warga negara Indonesia." -Kwik Kian Gie- Ekonom. Penggerak Pendidikan dan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian "Buku ini menunjukkan posisi dan kelas Yudi Latif sebagai intelektual-aktivis yang memiliki panggilan moral-intelektual tinggi untuk memantapkan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dengan pendekatan ilmiah. Saya yakin buku ini akan menjadi karya klasik yang selalu bisa jadi rujukan siapa pun yang ingin mengenal dan mendalami jati diri bangsa Indonesia. Buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh para aktivis sosial, politisi, dan penyelenggara pemerintahan." -Prof. Dr. Komaruddin Hidayat- Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta "Dalam buku Negara Paripurna ini, Yudi Latif tidak hanya menunjukkan keluasan pengetahuan namun juga kejernihan dan ketajaman seorang intelektual merdeka yang dilahirkan bangsa ini. Membaca buku ini, kita disadarkan bahwa para pendiri bangsa, dengan keluasan wawasan, ketulusan niat, kesungguhan mencapai yang terbaik serta tanggung jawabnya kepada nusa dan bangsa, telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang begitu visioner. Sebuah buku yang bisa menjadi lentera untuk memandu bangsa ini keluar dari kegelapan dan keterpurukan." -Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute "Yudi Latif mampu menafsirkan Pancasila secara kontekstual dan sarat dengan napas pluralisme dan inklusivisme. Ketuhanan Yang Maha Esa dia 'reword" menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan. Pancasila menjadi begitu hidup! Buku ini sungguh wajib dibaca oleh berbagai kalangan profesi, dihayati, dan kemudian kita jalani dalam kehidupan sehari-hari." -Sudhamek AWS- Ketua Majelis Buddhana Indonesia "Penulis berhasil menggali mutiara yang terpendam dan menyegarkan kembali kesadaran kita bahwa Pancasilalah perekat ke-kita-an kita, apalagi di tengah menguatnya rasa ke-kami-an di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini pantas menjadi rujukan yang relatif lengkap dalam upaya melakukan rejuvenasi atau restorad Pancasila, sebelum generasi masa depan mendadak amnesia dengan falsafah hidup hasil jerih payah para pendiri bangsa." Prof. De Fasli Jalal, Ph.D. Wakil Menten Pendidikan Nasional RI

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Otonomi & manajemen keuangan daerah

Buku ini membahas tentang otonomi daerah  dan manajemen (pengelolaan)keuangan daerah untuk mewujudkan good governance.pentingnya otonomi daerah tersebut juga harus didukung dengan model pemerintahaan reinventing government yang salah satu cirinya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Dalam buku ini juga di jelaskan bagaimana implikasi otonomi daerah dalam sektor ekomoni,perbankan,pendidikan,dan kesehatan.Pembahasan manajemen  keuangan daerah dititikberatkan pada perlunya perencanaan stratejik,perencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah,penganggaran yang akurat,dan strategi pengelolaan kekayaan darah. Data empiris dan temuan-temuan penulis tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di indonesia juga disajikan dalam buku ini.Temuan-temuan tersebut merupakan gambaran berbagai masalah yang di hadapi Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin memperkuat dan mempertajam analisasi penulis tentang pentingnya otonomi daerah.leh sebab itu,buku ini sangat cocok di baca oleh para pemerhati otonomi daerah,pemerintah daerah,legislatif(DPRD),lembaga swadaya masyarakat(LSM),dan mahasiswa.Semoga dengan membaca buku ini pembaca semakin paham bagaimana  menerapkan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Konstitusi dan konstitusionalme indonesia

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk- bentuk hukum dan peraturan perundang- gundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang- ng Undang Dasar dapat berlaku dan ah diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.   Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut pembatasan ng kekuasaan (limited government). Konstitusionalime mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, ah yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Membangun pemikiran logis

Berpikir kritis sering diartikan secara keliru,karena disamakan dengan mencari-cari kesalahan orang, atau berupaya menyerang dan menjatuhkan seseorang. Kata "kritis" sering di samakan dengan "kritik".Kesalahpahaman itu tidak  bisa di anggap remeh, karena bisa mengakibatkan terjadinya pembalasan berpendapat ,terutama oleh rezim kekuasaan yang otoriter. Sikap kritis di samakan dengan sikap suka mengajukan kritik atau mempersoalkan pandangan atau kebijakan pemerintah .Itu sama dengan pembangkang.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Kapita selekta hakikat otonomi & desentralisasi dalam pembangunan daerah

Buku ini membahas secara lengkap dan mendalam berbagai aspek otonomi daerah terutama dari perspektif hukum. Pembahasan buku ini dimulai dari sejarah, pengertian, dan dinamika perjalanan politik hukum yang terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, dengan membaca buku ini kita akan diantarkan kepada pertanyaan, seberapa efektif dan signifikan otonomi daerah telah mengubah wajah masing-masing daerah di Indonesia. Lalu secara nasional benarkah pelimpahan wewenang itu telah menganut asas demokrasi, pemerataan, dan keadilan? Jawaban atas pertanyaan itu terdapat dalam buku ini. Penulis buku ini, tampaknya memang hendak mengkritisi perjalanan otonomi daerah yang hingga sekarang wacananya masih belum "selesai" itu. Atas dasar itu pula cara pandangnya nampak "berbeda" dengan yang telah banyak dibahas berbagai pakar, sekaligus alasan ini pula yang membuat sejumlah "mahasiswanya tetap menjadikan pemikiran Prof. Ateng sebagai salah satu rujukan. Buku ini diterbitkan dalam rangka menghormati dan menyambut usia ke delapan puluh tahun usia Prof. Dr. Ateng Syafrudin mengabdikan diri di dunia akademis.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Chat ke WhatsApp