Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2015

PR sering kali kita asosiasikan hanya dengan banyaknya liputan media masa dan wajah cantik yang menawan, padahal PR adalah strategi dasar pencitraan sebuah organisasi, di mana setiap langkah harus bisa di ukur dan diduplikasi secara sistematis. Perkembangan tren komunikasi juga menjadi kunci utama mengapa PR perlu menjadi koalisi dominan dalam perusahaan . Karena itu, PR memanfaatkan media sosial, membangun komunitas, dan membantu tujuan perusahaan untuk terus bertahan dalam dinamika bisnis yang terus berkembang. Kasus-kasus yang berbeda dikaitkan dengan benang merah sehingga tersaji sebagai sebuah konsep yang komprehensif.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Buku ini membawa kita melampui rata-rata buku self-help, menyajikan analisis mendalam tentang praktik revolusi mental melalui proses pengembangan soft skill sebagai penentu nasib sendiri. Didasarkan pada pemahaman bahwa revolusi mental berawal dari perubahan diri sendiri, dengan memanfaatkan buku ini sebagai alat, maka setiap orang memiliki kekuatan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Penulis berbagai pengetahuan dan pengakaman, untuk memberikan kita kekuatan dalam membentuk nasib kita sendir. Dengan gaya paparan yang pragmatis dan komunikatif buku ini sangat relevan dibaca oleh para praktisi dan akademis di birokrasi, institusi dan korporat sebagai referensi berbagai kasus. Juga sangat relevan untuk dibaca oleh para leader di tataran organisasi sebagai panduan praktis berorganisasi karena buku ini memandu pengenalan ciri karakter pribadi dirinya maupun ciri karakter pribadi yang di pimpin. Meskipun demikian tetap nyaman dibaca oleh siapapun di usia remaja, dewasa dan matang dari semua kalangan, karena mampu memotivasi kepribadian secara universal, tanpa kehilangan substansi dari pesan yang disampaikan.  

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Peran public relations (PR) sebagai ujung tombak perusahaan sangat ditentukan oleh kepiawaian PR dalam membangun serta mengelola hubungan dengan media. Media sebagai alat kerja PR tentu sangat membantu pencapaian tujuan PR. Bahkan salah satu strategi kerja PR kontemporer adalah dengan memnfaatkan keberadaan media Cyber Public Relations atau e-PR, yakni pendekatan cara kerja PR dengan menggunakan teknologi internet sebagai alat penunjang kerja. Hadirnya buku media public relations: pendekatan studi kasus cyber public relations sebagai metode kerja PR digital ini, tidak menjadikan media cyber sebagai strategi kerja PR secara bijak sehingga tidak menjadi bumerang bagi perusahaan. Tidak sedikit kasus di media cyber justru mengakibatkan perusahaan dirugikan. Oleh karena itu, PR sangat berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Institusi badan anti korupsi sejak akhir abad ke 20 cenderung menjadi pofuler di berbagai negara sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi, tetapi kemampuan institusi ini penuh teka teki. ada hal yang paradok dalam menggunakan institusi jenis ini sebagai strategi utama pemberantasan korupsi, karna kecendrungan negara-negara yang membentuk institusi ini adalah negara-negara yang baru mengalami transisi menuju demokrasi. namun, negara-negara yang sukses dan menjadi role models dimana badan anti korupsi bisa efektif menerapkan strateginya, yani negara hongkong, justru dengan rejim politik yang tingkat demokrasinya berbeda dengan kebanyakan negara yang menginflementasikan strategi ini. terlebih lagi, badan anti korupsi di negara tersebut juga dibentuk pada masa pemerintahan koloneal inggris.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Media merupakan ruang untuk pembuatan pengaruh. Para elit politik, baik yang berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, berupaya untuk mendapatkan akses yang lebih lama dan luas untuk memengaruhi epresepsi masyarakat trntang rlit politik, realitas politik, kebijakan, dan lembaga pemerintahan yang sedang berkuasa. Sementara itu, media juga merupakan aktor politik institusional yang punya nilai-nilai untuk diperjuangkan. Salah satu nilai tersebut terkait dengan fungsi demokratis media sebagai lembaga penjaga (watchdong) pemerintahan yang sedang berkuasa. Media lewat pemberitaannya dapat mengambil sikap yang partisan, netral, oposisional, bahkan radikal. Dalam konteks fungsi demokratisnya media seharusnya bersikap secara kritis terhadap pemerintahan, terlebih pada era pemerintahan yang penuh dengan praktek korupsi dan kartel. Media dapat bertindak menjadi lembaga oposisi institusional. Buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian empiris ini mengkaji tentang relasi pers dan pemerintahan koalisi yang terbentuk pascapemilu 2009. Dalam buku ini diuraikan seberapa kuat sikap oposisional pers terhadap pemerintahan koalisi, faktor-faktor apa saja yang mendorong sikap oposisional tersebut, serta lembaga, tokoh, dan kebijakan apa yang paling ditentang dan dikritisi oleh pers dalam pemerintahan tersebut. Penguasa, elit politik, pelaku media dan pengamat/peniliti perlu mendalami fenomena secara serius demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku