Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2015

Niccolo di Bernardo Machiavelli diakui sebagai pelopor ilmu politik modern, sebagai mana Adam Smith bagi ilmu ekonomi modern. Namun, ia kerap salah dimengerti orang. Machiavelli dikenal sebagai tokoh yang amoral karena dianggap penganut paham  "tujuan mengalalkan cara", dan machiavellism dipakai untuk segala pikiran, sikap, dan tindakan kotor-kejam dalam politik. Padahal, pilihan moral Machiavelli memihak sistem republik, sebagaimana tertuang dalam karyanya Discorsi (Politik Kerakyatan). Yanf ironis, salah mengerti ini hanya bersumber pada satu karyanya, 1I Principe (Politik Kekuasaan), yang hanya mengemukakan apa yang nyata-nyata dilakukan oleh seorang penguasa untuk merebut, mempertahankan, dan kehilangan kekuasaan. Demikian gamblang penggambaran tersebut sampai-sampai Ernst Cassirer, filsuf Jerman terkemuka, menyebutnya buku resep teknik berkuasa. Buku Politik Kekuasaan ini adalah sadurawn karya ternama itu, yang konon menjadi pegangan Stalin, Lenin, dan Mussolini, para diktator terkemuka dunia. Disajikan dalam bentuk bergambar, buku ini memudahkan kita memahami jalannya politik kekuasaan.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yangt harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Agar pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawantahan kedaulatan rakyat, UUD 1945 telah menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil. Para pemilih juga dapat menggunakan hak nya secara langsung, umum, bebas, dan rhasia. Asas-asas ini tentu saja harus mewujud dalam sistem dan penyelenggaraan pemilu yang diatur dengan undang-undang. Buku ini membahas mengenai pasang-surut praktik pemilihan umum di Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Didalamnya meliputi dinamika pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, serta pemilu kepala daerah. Hal yang tak kalah penting adalah peran Mahkamah Konstitusi, yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk memutus sengketa hasil pemilu.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Buku ini setidaknya mampu memo tret titik refleksi dalam dinamika politik dan pemerintahan lokal yang mengalami fluktuasi akibat perubahan sistem dan realitas empirik di lapangan (Djohermansyah Djohan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Sejumlah catatan dalam buku ini sekalipun ditulis dalam bahasa akademik, namun saya dapat menangkap esensinya lewat catatan dalam buku-buku sebelumnya yang jauh lebuh ringan. Terlepas dari itu, sebagai praktisi, buku ini menegaskan kembali apa yang telah menjadi pengalaman saya selama berkecimpung di level pemerintahan daerah (Syarief Mbuinga, Bupati Pahuwato)

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Kebajikan terbesar dari buku Duverger adalah bahwa dia telah berhasil mengemukakan konsep dan teori tentang partai politik. Dia telah menyusun bukunya sedemikian rupa sehingga memperjelas konflik-konflik teoritis antara Marxisme dan demokrasi liberal. Dengan terbuat demikian dia menyoroti sesuatu yang selama seabad ini menjadi isu intelektualdan praktisi yang paling penting di bidang politik. Dengan demikian buku ini menjadi sangat relevan bagi pembaca masa modern ini.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Buku ini bertujuan untuk mempelajari, memahami, menganalisis, mendiskusikan sekaligus memanifestasi pelbagai kejadian dan peristiwa po,itik di Indonesia dan Malaysia. Tidak dapat di pungkiri bahwa  perubahan politk besar yang terjadi di dunida pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an memberikan dampak positif terhadap transformasi politik di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia misalnya, walau terjadi terlambat, efek domino demoktratisasi yang berlaku di Erofa timur dan Uni Soviet memberikan angin perubahan ke atas kepolitikan di Indonesia. Rejim otoritarian-militer yang dijalankan secara diktator oleh Soeharto mengalami pembusukan (ekonomi dan politik) dan kelelahan kontrol, pada akhirnya melelahkan kekuasaan Orde Baru. Reformasi yang bergelombang dan digerakan oleh banyak pihak-elite, mahasiswa, organisasi masyarakat dan rakyat awam-memaksa sang diktator membacakan pengunduran dirinya di Istana pada 21 Mei 1998. Tetapi pembacaan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru ia adalah awal dari gerakan demokrasi sesungguhnya. Bagaimana merealisasikan semua ide yang diperjuangkan dalam bentuk kebijakan, tindakan dan evaluasi secara demokratik.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku