Buku Hukum

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Daerah Otoñom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera. seperti mengenai kesiapan daerah, proporsi perimbangan keuangan pusat-daerah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan masih banyak lagi permasalahan yang menyertai diterapkannya otonomi daerah. Buku yang digunakan sebagai awal sosialisasi otonomi daerah ini, juga sangat bermanfaat bagi kalangan birokrat, baik pusat maupun daerah; atau bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan. Termasuk juga mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas timu Sosial dan Politik, serta para aparat pemerintah dari tingkat tinggi sampal yang terendah. Ditulis oleh penulis yang menjadi Tim Fasilitator Pelaksanaan Otonomi Daerah Sumatera Selatan, maka buku ini berasal dari sumber yang tidak diragukan kredibilitasnya.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang peme- rintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan peneliti- an yang mendalam, sehingga prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab akan benar- benar dapat terwujud. Pada awal bagian buku ini, penulis memulai dengan serangkaian pengertian pokok tentang konsep- konsep yang berkaitan dengan prinsip desentralisasi dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya penulis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah, dimana faktor-faktor tersebut akan menentukan prospek otonomi daerah untuk masa yang akan datang. Keempat faktor itu adalah: faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Aparatur negara seyogianya berperan se- bagai pelayan masyarakat. Mereka harus orang-orang yang memihak pada kepen- tingan rakyat. Tetapi sering kali mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk merugikan rakyat bahkan bangsanya sen- diri demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya adalah praktik korupsi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aparatur negara harus dilakukan oleh segala lapisan masyarakat baik rakyat biasa maupun badan hukum yang berwenang agar mereka tidak menyimpang dari tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Buku ini terdiri dari pendahuluan; pengantar hukum pengawasan; pengawasan melekat; pengawasan fungsional; pengawasan ma- syarakat; pengawasan politis; pengawasan peradilan; pengawasan ombudsman; dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara se- suai UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

UU Akuntan Publik 2011 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman 2011 UU Imigrasi 2011 UU Partai Politik UU Fidusia

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 UU Perasuransian 2014 Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 UU Hak Cipta 2014 UU Kelautan 2014 UU Perkebunan 2014

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku