Buku Hukum

"Buku ini sangat patut di baca oleh mahasiswa program magister dan doktoral ilmu pemerintahan,di tengah langkanya sumber rujukan tentang akar-akar ilmu pemerintahan baru." (Prof.Dr.Djhohermansyah Djohan ,M.A-Guru Besar pada IPDN)

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk- bentuk hukum dan peraturan perundang- gundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang- ng Undang Dasar dapat berlaku dan ah diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.   Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut pembatasan ng kekuasaan (limited government). Konstitusionalime mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, ah yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Berpikir kritis sering diartikan secara keliru,karena disamakan dengan mencari-cari kesalahan orang, atau berupaya menyerang dan menjatuhkan seseorang. Kata "kritis" sering di samakan dengan "kritik".Kesalahpahaman itu tidak  bisa di anggap remeh, karena bisa mengakibatkan terjadinya pembalasan berpendapat ,terutama oleh rezim kekuasaan yang otoriter. Sikap kritis di samakan dengan sikap suka mengajukan kritik atau mempersoalkan pandangan atau kebijakan pemerintah .Itu sama dengan pembangkang.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Buku ini membahas secara lengkap dan mendalam berbagai aspek otonomi daerah terutama dari perspektif hukum. Pembahasan buku ini dimulai dari sejarah, pengertian, dan dinamika perjalanan politik hukum yang terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, dengan membaca buku ini kita akan diantarkan kepada pertanyaan, seberapa efektif dan signifikan otonomi daerah telah mengubah wajah masing-masing daerah di Indonesia. Lalu secara nasional benarkah pelimpahan wewenang itu telah menganut asas demokrasi, pemerataan, dan keadilan? Jawaban atas pertanyaan itu terdapat dalam buku ini. Penulis buku ini, tampaknya memang hendak mengkritisi perjalanan otonomi daerah yang hingga sekarang wacananya masih belum "selesai" itu. Atas dasar itu pula cara pandangnya nampak "berbeda" dengan yang telah banyak dibahas berbagai pakar, sekaligus alasan ini pula yang membuat sejumlah "mahasiswanya tetap menjadikan pemikiran Prof. Ateng sebagai salah satu rujukan. Buku ini diterbitkan dalam rangka menghormati dan menyambut usia ke delapan puluh tahun usia Prof. Dr. Ateng Syafrudin mengabdikan diri di dunia akademis.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

TALIZIDUHU NDRAHA Lahir di Nias pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 1935, memperoleh ijazah SR tahun 1951 di Hiliweto Gido, ijazah SMP tahun 1954 di Gunungsitoli, ijazah SMA pada tahun 1957 di Padangsidempuan, ijazah KDC pada tahun 1959 di Medan, ijazah BAAPDN pada tahun 1966 di Malang, ijazah Sarjana (S1) Ilmu Ketatanegaraan dan Ketataniagaan pada tahun 1969 di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketata- niagaan (FKK) Universitas Brawijaya Malang, dan ijazah Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 1985 pada Lembaga Pendidikan Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. la memulai karier akademik sebagai Asisten dalam Filsafat Barat pada FKK tersebut (1965-1971), sebagai Asisten Ahli pada Institut Ilmu Pemerintahan sejak 1967, diangkat menjadi Guru Besar Madya pada sekolah yang sama pada tahun 1993, dan Guru Besar pada tanggal 1 Januari 1998. Dalam pada itu ia mengajar di berbagai program S2 dan S3. la belajar mengelola perguruan tinggi sejak tahun 1982, antara lain menjadi pendiri dan Direktur Akademi Pembangunan Desa di Bekasi, anggota pendiri dan pernah menjadi Dekan Fisip Universitas Islam 45 di Bekasi, pernah menjadi Dekan FIA UNTAG Jakarta, pernah juga ditunjuk sebagai Pembantu Dekan I FIA Universitas Atma Jaya Jakarta, pernah menjabat Purek IIIP Jakarta, menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pusaka Nusantara Jakarta, dan sejak tahun 1996 mengelola Program S2 Ilmu Pemerintahan dan sejak tahun 2000 mengelola Program $3 Ilmu Pemerintahan, kerjasama IIP-UNPAD. Karya akademik terakhir Teori Budaya Organisasi (1999) dan Ilmu Pemerintahan (Kibernology, 2000, 2001), di samping karya akademik lainnya di bidang pembangunan, MSDM, dan metodologi.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku