Buku Hukum

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan desen akuntansi dalam mempelajari akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, dan juga bagi pegawai penda bagian akuntansi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi Pada bab satu penulis menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan daerah malai dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis Cash Towards Accrual sampai dengan sekarang. Sedangkan pada bab dua penulis menjelaskan perbedaan pokok antara Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Cash Towards Accrual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, penjelasan perbedaan tersebut dilakukan per Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Bab tiga buku ini penulis menjelaskan laporan keuangan yang harus disusun pemerintah daerah dengan adanya SAP BA. Kemampuan menyusun laporan keuangan merupakan tujuan akhir dari belajar akuntansi, oleh karena itu, penulis sengaja menjelaskan laporan keuangan pada bab yang lebih awal agar pembaca memahami tujuan belajar akuntansi pemerintahan melalui baku ini. Selanjutnya pada bab empat penulis menjelaskan dasar akuntansi secara gamblang untuk dipelajari pembaca yang tidak berasal dari sarjana akuntansi. Bab empat ini wajib dibaca bagi pembaca yang belum pernah belajar akuntansi sebagai dasar untuk memahami bab-bab berikutnya. Dosen Unive PASIM Banding Pada bab lima, penulis menjelaskan teknik akuntansi untuk penyusunan laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah, dan dilanjutkan pada bab enam penulis menjelaskan mengenai teknik akuntansi untuk menyusun laporan operasional. Sedangkan teknik akuntansi penyusunan neraca penulis jelaskan pada bab tujuh baka ini. Pada bab delapan dan bab sembilan penulis menjelaskan mengenai laporan arus kas dan catatan atas laporan kenangan yang sangat berguna bagi pembaca dalam memahami dan menyusun kedua laporan tersebut. Sebagai bab terakhir yaitu bab sepuluh berisikan muara dari bab-bab sebelumnya, yang berisikan penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan pada pemerintah daerah. Buku ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep teori saja, tapi dalam penulisan buku ini diperkaya dengan contoh soal yang saling menyambung antar bab sehingga tersusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Manajemen keuangan pemerintahan adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggunaan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi secara efektf dan efisien. Dituntut secara efektif dan efisien karena dana itu adanya sangat terbatas dan manajemen itu sangat mahal harganya karena memerlukan peran organisasi, koordinasi, pengarahan dan evaluasi yang baik. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Buku ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diuraikan pula peranan DPR dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diperkenalkan konsep Good Governance epemerintahan yang baik). Pemerintah Daerah harus dikelola dengan baik, dengan menerapkan asas fundamental transparansi dan akuntabilitas. Setiap Pemerintah Daerah memiliki Visi dan Misi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi digunakan paradigma baru dan strategi baru dalam manajemen pemerintah daerah. Paradigma banu adalah Pemerintah Daerah yang bersemangat entrepreneurial, bernuansa kompetitif mengacu pada hasil dan kebutuhan pelanggan, bertindak mirip perusahaan yang antisipatif, yang didesentralisasikan dan berorientasi pasar. Strategi baru yang disebut 5C, yalu strategi Core (int). Consequences (konsekuensi), Customer (pelanggan), Control (pengawasan), dan Culture (budaya) Visi Misi paradigma baru, strategi 5C, perencanaan strategik, transparansi dan akuntabilitas, kebijakan dan program-program pembangunan publik, motivasi sumberdaya manusia, dan kepemimpinan yang terampil, tanggap, dan tangguh, merupakan faktor keberhasilan manajemen pemerintah daerah yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain Mengingat sangat pentingnya peranan dan fungsi manajemen pemerintah daerah (local govemment management) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka sudah selayaknya diberikan perhatian khusus.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah diakui telah dirasakan di berbagai kehidupan, tetapi dianggap masih lamban dan belum optimal, walaupun pihak pemerintah daerah telah berupaya dengan segala daya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pengelolaan anggaran daerah dengan cukup memadal Pendapatan daerah dan anggaran daerah merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu harus dikelola secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan(implementasi) dan pengawasan Untuk itu diperlukan pemimpin daerah yang profesional, dinamis, berwawasan masa depan, dan sumber daya aparat keuangan daerah yang terampil dan berkemampuan serta memiliki motivasi yang kuat, sarana dan prasarana yang cukup dan kelembagaan yang kuat.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Pembaca, calon pemimpin, atau anda yang sedang mengalami masalah kepemimpinan, buku ini dapat memberikan pilihan tepat untuk menjadi rujukan dalam mengendalikan organisasi agar tetap kompetitif. Konflik sebagai pertanda organisasi anda sedang mengalami perubahan yang berarti, anggota organisasi mulai tumbuh rasa memiliki dan berkeinginan menjadikan tempat kerja mereka menjadi lebih baik. sifat pemimpin yang banyak dikemukakan para peneliti dan para ahli dapat menjadi indikator penting bagi seorang pemimpin, amun tidak semua sifat harus melekat pada diri pemimpin. Kajian tentang ciri kepemimpinan yang tidak efektif jumlahnya Nebih sedikit. Kebanyakan studi tentang sifat- sifat kepemimpinan menemukan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak bergantung da seperangkat ciri tertentu tetapi seberapa jauh ciri pemimpin itu sesuai dengan kebutuhan Situasi yang dihadapi. Persoalan kepemimpinan sifat-sifat kepemimpin pada kenyataannya tidak dapat menjelaskan penyebab keefektifan suatu dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat (traits) pemimpin. Pendekatan kepemimpinan karena sifat seseorang relatif sukar untuk diidentifikasi. Buku ini tidak mencari jawaban sifat-sifat pemimpin, tetapi mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin yang efektif

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku