Buku Hukum

Buku ini yang berjudul "Asas Asas Manajemen disusun berdasarkan pandangan dan pemikiran sejumlah pakar dalam bidang manajemen. Mempelajari ilmu manajemen modern berarti bahwa kita harus mempelajari dan membandingkan aneka macam pendekatan terhadap manajemen seperti yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Mempelajari ilmu manajemen dan aneka macam aspek yang berkaitan dengannya juga memerlukan landasan pengetahuan yang agak kuat tentang teori ekonomi, balk teori makro-ekonomi maupun teori mikro-ekonomi, dan disamping itu diperlukan pula pengetahuan tertentu dalam bidang ilmu jiwa dan ilmu sosiologi, karena manajemen bukan hanya mengandung aspek-aspek ekonomi saja. Mempelajari manajemen sebagai suatu ilmu, disamping pemahaman aneka macam pendekatan dan mashab dalam manajemen juga memerlukan pemahaman tentang aneka macam fungsi manajemen. Mempelajari ilmu manajemen merupakan suatu tugas yang tidak pernah akan selesai, mengingat bahwa perkembangan pemikiran dalam manajemen berlangsung terus dan konsep-konsep dan ide-ide baru senantiasa bermunculan. Menerapkan asas-asas manajemen secara berhasil dalam praktek memerlukan modifikasi, inovasi, kreasi dari pihak yang menerapkannya, mengingat bahwa seribu satu macam kondisi dan situasi dapat muncul dalam kenyataan dan situasi manajerial. Buku ini dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa fakultas ekonomi atau para mahasiswa pendidikan tinggi yang menekankan aspek-aspek ekonomi, begitu pula oleh para manajer praktek yang ingin mengkombinasi teori dengan praktek manajerial mereka, dan olek semua pihak tanpa kecuali yang ingin memperluas wawasan pengetahuan mereka tentang manajemen sebagai ilmu pengetahuan.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintah. Definisi Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemerintahan jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami, proses ini merupakan proses pencarian jati diri bangsa Indonesia. Tentu saja dengan harapan, bangsa ini segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya seringkali harus menemukan solusi di tingkat lokal. Eksperimen yang selama ini berjalan senantiasa menjadikan Jakarta sebagai ruang pencarian solusi bagi segala persoalan, dalam selama itu pulalah kita senantiasa gagal menemukan solusi yang utuh dan komprehensif. Kalau untuk seluruh semangat tulisan dalam buku ini perlu dirumuskan sebuah kalimat yang sederhana, frase ini mungkin mewakili: all politics is local.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip- prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan check balances sampai dengan penyelesaian 'konflik politik' melalui jalur hukum. Melalui perubahan UUD 1945, MPR telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen bikameral. Di samping itu, telah lahir lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, juga telah lahir lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan bahkan terdapat lembaga yang kewenangannya berasal dari keputusan presiden belaka. Berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut, kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 1945.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku