Naskah Akademik

Untuk melaksanakan Ketentuan Undang-undang Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (8) UUD 1945; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 110 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018. Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa Pasal dalam ketentuan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu ketentuan Pasal 21 terkait dengan tenaga staf  administrasi BPD, Pasal 25 ayat (4) terkait dengan komposisi besaran tunjangan BPD belum mencerminkan asas keadilan, Pasal 31 terkait dengan hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dalam Perda belum diatur forum komunikasi antar kelembagaan desa. Selain Permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut, fakta dilapangan menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan peran dan fungsi BPD belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota BPD. Serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan DPB secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran BPD yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Pangandaran. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih berlaku dan terdapat beberapa perubahan pada beberapa pasal yaitu Pasal 21, Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 31.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Salah satu bentuk retribusi yang perlu mendapat pengaturan dengan baik adalah retribusi jasa umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kepada masyarakat, wisatawan, sector komersil dan juga industri.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, telah lahir Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan diberikannya Otonomi Daerah (OTDA) yang seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah. Namun, dibanyak  daerah termasuk Pangandaran dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama buruknya pelayanan publik yang tercermin dengan adanya diskriminasi dalam pelayanan, banyaknya pungli, pelayanan buruk dan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Maka dengan ini, DPRD Kabupaten Pangandaran melakukan analisis terkait Pelayanan Publik dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. Dasar Hukum Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pangandaran antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Naskah Akademik ini mengatur tentang Pelayanan Publik. Dimana penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung segala pelayanan kepada masyarakat. Perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran yang berdaya guna dan berhasil perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dala, hal penyelenggaraan pelayanan publik daerah.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku